Kepala Dinas

 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

Nama : Dr. Ir. Stepanus Alexander Samson, M.Si., M.Sc.

URAIAN TUGAS
Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas :
a. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di sektor perikanan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
b. Memimpin Dinas Perikanan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan;
c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan perikanan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan perikanan;
d. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dikabupaten Kutai Barat, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan ( TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.;
b. Perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang perikanan;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum;
d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati menurut peraturan perudang-udangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten;
f. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah darerah;
g. Penyusunan perencanaan dan program serta melaksanakan evaluasi dibidang perikanan;
h. Pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
i. Pembinaan dan pengolahan usaha pemasaran hasil perikanan;
j. Pembinaan dan koordinasi, pengendalian serta rehabilitasi sumber daya perairan dan perikanan;
k. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
l. Pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Perikanan;
m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait perikanan yang diberikan oleh bupati.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
a. Membina pegawai dilingkungan Dinas Perikanan;
b. Merumuskan sasaran program garis besar kebijakan pengelolaan perikanan;
c. Menetapkan program kerja;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
e. Mengendalikan penyusunan rencana pengawasan pelaksanaan program dinas Perikanan;
f. Mengadakan kerjasama pelaksanaan program perikanan bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
g. Melaksanakan pembinaan pencegahan/penggulangan kerusakan dan peningkatan kualitas sumber daya perikanan;
h. Mengadkan kerjasama perikanan bersama-sama dengan berbagai unsur;
i. Mengadakan konsultasi teknis masalah perikana kepada instansi pembina teknis baik provinsi maupun pusat;
j. Mengendalikan penyiapan kebijakan pemerintah kabupaten dibidang pengelolaan perikanan;
k. Membina semua unsur masyarakat perikanan;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, bidang perizinan, daya saing produk dan peningkatan sumber daya ikan;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat pembina;
n. Melaksnaakan tugas lain yang diberikan oleh bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.