Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat menggelar rapat sinkronisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penatausahaan keuangan daerah di Ruang Rapat Lantai II Dinas Perikanan, Senin (25/5). Rapat dipimpin Kepala Dinas Perikanan, Leonard Yudiarto, dan diikuti para kepala bidang, kepala UPT, pengelola BMD, serta staf terkait.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah persoalan penting terkait integrasi data aset daerah dengan sistem keuangan. Salah satu kendala utama adalah ketidaksinkronan antara Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan perubahan anggaran, sehingga proses input barang dalam sistem SIMBDA sering terhambat.

Selain itu, peserta rapat juga menekankan pentingnya penerapan prinsip integrasi antara RKBMD, RKA, dan penatausahaan keuangan daerah agar seluruh proses pengadaan barang berjalan efisien, transparan, dan sesuai regulasi.

Permasalahan aset yang masih tercatat meskipun sudah rusak atau tidak layak pakai turut menjadi perhatian. Dinas Perikanan berharap proses penghapusan aset dapat segera diselesaikan agar nilai aset daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Melalui rapat ini, seluruh peserta diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan memperkuat sinkronisasi data aset serta keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan tertib administrasi.

Penulis: Ischak
Editor: Dea Stefannie
Foto: Dokumentasi Dinas Perikanan