DISKAN – Sendawar, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ekosistem usaha perikanan yang berkelanjutan melalui sinergi antara DPRD dan Dinas Perikanan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Diskusi Pembangunan Ekosistem Usaha Perikanan Kutai Barat yang mempertemukan Komisi II DPRD Kutai Barat bersama jajaran Dinas Perikanan untuk membahas berbagai tantangan, peluang, serta strategi pengembangan sektor perikanan daerah bertempat di Ruang Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Barat pada Selasa (14/7).

Suasana diskusi yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi II DPRD Kutai Barat dan Jajaran Dinas Perikanan, selasa (14/7)

Diskusi yang dihadiri oleh Komisi II Potit (Ketua Komisi II), Rull Riskha Risandie, Adrianus, Rita Asmara Dewi,  Dinas Perikanan, Leonard Yudiarto (Kepala Dinas), Jakaria, Leli, Julfrianto, Windo Namitra, Rikardo Wilda, Teysen Fernandes,  dan ASN Dinas Perikanan tersebut menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pengembangan usaha budidaya perikanan, mulai dari kesiapan infrastruktur, pengelolaan anggaran, penyediaan benih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan koordinasi antarinstansi. Kepala Dinas Perikanan Kutai Barat bersama jajaran teknis menyampaikan bahwa pembangunan sektor perikanan membutuhkan pendekatan menyeluruh agar program yang dijalankan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu perhatian utama dalam diskusi adalah kesiapan infrastruktur budidaya, terutama pembangunan kolam dan ketersediaan sumber air. Pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan sarana dilakukan secara efektif melalui pemilihan teknologi yang sesuai, seperti kolam bundar dan kolam geomembran yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air serta mengatasi tantangan kondisi lahan.

Selain infrastruktur, ketersediaan benih menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan Kutai Barat. Dalam diskusi disebutkan bahwa kebutuhan benih daerah masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas produksi Balai Benih Ikan (BBI) yang tersedia saat ini. Kondisi tersebut mendorong perlunya peningkatan kapasitas BBI, optimalisasi lahan produksi, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak agar ketergantungan pasokan benih dari luar daerah dapat dikurangi.

Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi pembudidaya melalui program pelatihan dan pendampingan teknis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sarana maupun bibit yang diberikan dapat dikelola secara produktif. Pelatihan berbasis teori dan praktik, pendampingan penyuluh, serta proses verifikasi calon penerima menjadi bagian penting agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan tepat sasaran.

Dalam aspek pengawasan sumber daya perikanan, diskusi turut membahas tantangan praktik penangkapan ikan ilegal yang masih terjadi di beberapa wilayah. Dinas Perikanan bersama DPRD Kutai Barat sepakat memperkuat pengawasan dan edukasi masyarakat agar aktivitas perikanan dapat berjalan sesuai aturan serta menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Pendekatan penegakan hukum juga akan diimbangi dengan upaya pemberian alternatif mata pencaharian melalui pengembangan usaha budidaya.

Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan ekosistem usaha perikanan. Komisi II DPRD Kutai Barat berperan dalam pengawasan kebijakan dan dukungan lintas sektor, sementara Dinas Perikanan menjadi penggerak teknis dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha perikanan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kawasan budidaya yang produktif dan berdaya saing.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan penguatan kemandirian sektor perikanan melalui peningkatan produksi benih lokal, pengembangan kawasan budidaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembukaan peluang investasi di bidang perikanan. Pengembangan kawasan potensial seperti Kecamatan Jempang, Penyinggahan, Muara Pahu, Damai, Melak, Tering, Mok Manor Bulatn juga menjadi bagian dari rencana strategis dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan melalui kajian yang diperlukan.

Melalui pembangunan ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, Kutai Barat optimistis sektor perikanan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan perikanan Kutai Barat yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Penulis : Jakaria

Foto : Dea Steffani